BARESKRIM MABES POLRI HARUS MENUNTASKAN KASUS LED MAROS

Boyamin Saiman, Peneliti Senior LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

MAROS(5/18) – SUARAPESISIR.CO.ID, Penanganan kasus korupsi di Indonesia saat ini dinilai oleh masyarakat, bahwa belum berjalan maksimal, hal itu disebabkan karena ada inkonsitensi dari para penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Bareskrim Mabes Polri) dalam menangani serangkaian kasus korupsi. 

Karena belum adanya konsistensi, maka menyisakan tanda tanya besar dan misteri bagi masyarakat atas keseriusan aparat penegak hukum dalam menyelematkan negara dari para perampok uang rakyat. Seperti halnya kasus korupsi pengadaan lampu jalan hias LED Maros tahun anggaran 2011, dimana penanganan kasus tersebut masih menyimpan misteri, karena meski sudah ditetapkan tersangkanya sejak Desember 2015 silam, namun hingga saat ini belum ada proses hukum lebih lanjut.

Sangat mengecewakan, karena kasus-kasus korupsi yang ditangani Polda banyak yang sudah tuntas dengan cepat, namun justru kasus yang ditangani oleh Bareskrim Mabes Polri justru stagnan dan terbengkelai, tandas Boyamin Saiman, peneliti senior LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI)

Hal ini akan tentu akan terus menimbulkan spekulasi, jika Bareskrim Mabes Polri tidak memberikan penjelasan secara jelas dan terukur. Misalnya kenapa kasus LED Maros yang melibatkan Hatta Rahman Bupati Maros, hingga saat ini belum juga tuntas penanganan hukumnya, pada hal sudah memenuhi syarat dan unsur hukum serta bukti-bukti lainnya. Tandas Boyamin kepada suarapesisir.

Boyamin Saiman menegaskan, Bareskrim Mabes Polri harus segera menuntaskan kasus korupsi lampu jalan hias LED Maros dan menyerahkan tersangka kepada Jaksa Penuntut Umum, karena bilamana tidak maka pihaknya pada bulan Juli 2018 akan menggugat praperadilan Bareskrim Mabes Polri.

Boyamin Saiman menambahkan, jika aparat penegak hukum tidak konsisten, maka dugaan publik akan terjawab, bahwa pemberantasan kasus korupsi selama ini bersifat diskriminatif, tidak adil, tebang pilih dan akhirnya melanggengkan tindak pidana korupsi itu sendiri.

“Dan boleh jadi inilah yang disebut keadilan hukum telah menghilang,” tandasnya.(SP/mukhlis).

Related Post

Leave a reply