Pungutan Retribusi PBB di Kabupaten Maros Menyalahi UU

Dr. Dahlang,S.Ag.,SH.,MH. Praktisi Hukum/ Advokad

Maros, suarapesisir.co.id – Ketika hati tidak lagi ikhlas mengabdikan diri untuk masyarakat, maka akal dan daya pikir kitapun tidak akan mampu berkreasi apalagi berinovatisi dengan baik untuk mensejahterkan masyarakat. Itulah kesan dan sikap yang tampak dalam tatakelolah pemerintahan di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan.

Betapa tidak, karena meskipun undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan jelas telah mengamanatkan sebagaimana terurai dalam Pasal 80
ayat (1) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi sebesar 0,3% (nol koma tiga persen); dan ayat (2) Tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Akan tetapi pemerintah kabupaten Maros, sebagaimana Perda Kabupaten Maros nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Maros nomor 1 tahun 2013 tentang Perdesaan dan Perkotaan, pada pasal 6 pajak bumi dan bangunan ditetapkan sebesar 0,10 persen untuk objek pajak yang NJOPnya sampai dengan Rp500 juta, dan 0,15 persen untuk objek pajak yang NJOPnya Rp500 Juta hingga 1 miliar. Dan 0,20 persen untuk objek pajak yang NJOPnya 1 miliar hingga 5 miliar, serta 0,30 persen untuk objek pajak yang NJOPnya Rp5 miliar.

Dengan penerapan Perda nomor 4 tahun 2017 tersebut maka sangatlah jelas, jika pemerintah dalan hal ini Eksekutif dan Legislatif dalam membuat Perda, telah menyalahi dan melabrak undang-undang yang lebih tinggi, yang seharusnya menjadi dasar atau pedoman dalam membuat perda yang lebih berpihak pada kepentingan masyarakat kecil.

Hal itu juga pertanda bahwa pemerintah tidak lagi bekerja dengan hati nurani untuk kepentingan masyarakat, bahkan pemerintah kabupaten Maros telah mengabaikan undang-undang yang seharusnya menjadi tuntunan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Pungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan pemerintah kabupaten Maros terhadap masyarakat sejak tahun 2017 lalu, dimana telah menaikan PBB secara sepihak dengan kenaikan 0,10 hingga 0,30 persen, berdasarkan Peraturan Daerah nomor 4 tahun 2017, sungguh telah menyalahi aturan peundang-undangan, karena kenaikannya jauh melampaui ketentuan yang disyaratkan undang-undang.

Pungutan retribusi PBB di Kabupaten Maros jauh melampaui besaran yang disyaratkan undang-undang nomor 28 tahun 2009

Salah satu tujuan penyelenggaraan pemerintahan menurut pasal 33 UUD 1945 adalah untuk kemakmuran rakyat. Dan untuk mencapai kata makmur itu maka pemerintah harus menyelenggarakan pemerintah yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme sesuai ketentuan UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi kolusi dan nepotisme.

Amanat UU tersebut harus dapat terlaksana dengan baik, dan untuk itu pemerintah harus menerbitkan peraturan daerah yang menjamin adanya kepastian hukum, bukan malah membuat perda yang tidak memiliki kepastian hukum karena bertentangan dengan UU yang lebih tinggi.

Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, itu sangatlah jelas jadi pemerintah janganlah menzolimi hak-hak dasar masyarakat dalam pemberian pelayanan yang lebih baik.

Dr. Dahlang.S.Ag.SH.MH praktisi hukum kepada suarapesisir kamis (7/6/18) di Makassar, mengatakan bahwa undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan menegaskan pengaturan perda tidak boleh melebihi apa yang telah ditentukan undang-undang karena perda hanya mengatur dan menjabarkan aturan yang telah ditentukan undang-undang, Sesuai ketentuan Pasal 7 UU nomor 12 tahun 2011, dimana telah ditetapkn susunan hirarki peraturan perundang-undangan yakni ; UUD Negara RI, TAP MPR, UU/PERPPU, Peraturan pemerintah, peraturan Presiden, Perda Provinsi, Perda Kabupaten/Kota.

Jadi ini sangat jelas bahwa perda pada urutan paling bawah, dan azasnya juga menyatakan aturan yang lebih rendah tidak bisa membatalkan aturan yang lebih tinggi, tandas Dahlang.

Lebih lanjut Dahlang yang juga sebagai Advokat Senior di Makassar ini, menyatakan bahwa sebaiknya pemerintah kabupaten Maros merevisi kembali perda tentang retribusi PBB dimaksud, karena jelas itu menyalahi ketentuan perundang-umdangan yang ada, tandasnya memberi solusi.

Membangun bangsa itu memang tidaklah mudah, karena dibutuhkan sebuah keikhlasan, kejujuran dan ketulusan hati dalam mengabdi untuk negara dan bangsa, ucap Dahlang mengakhiri kebersamaanya dengan saya Mukhlis dari suarapesisir, seusai buka puasa bersama di salah satu warkop di sudut kota Makassar.(SP/*)

Related Post

Leave a reply