“Ada hal apa?” Kasus LED Maros Kembali di Soroti

Amir Kadir, Peneliti LSM Pekan 21 dan Boyamin Saiman, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Maros (SP/7/18) – Kasus korupsi proyek pekerjaan/ pengadaan Lampu hias jalan LED pada Dinas Pertambangan kabupaten Maros tahun anggaran 2011 yang melibatkan Hatta Rahman Bupati Maros, dan menjadi tersangka sejak tahun 2015 silam. Kembali mendapat sorotan dari LSM Pekan 21 dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia.

Perjalanan kasus korupsi pekerjaan pangadaan lampu jalan hias LED pada Dinas Pertambangan Kabupaten Maros tahun anggaran 2011 tersebut, sungguh banyak menyita perhatiaan dan tandatanya bagi masyarakat, ada hal apa sesungguhnya? sehingga proses hukum kasus LED Maros tak kunjung dituntaskan oleh Mabes Polri.

Amir Kadir Peneliti Senior LSM Pekan 21, kepada suarapesisir menyatakan, bila Mabes Polri tidak segera menyelesaikan proses hukum kasus korupsi LED Maros yang dibiarkan mangkrak sejak tahun 2015 silam, maka pihaknya terpaksa kembali akan menempuh jalur hukum dan mendesak Mabes Polri lewat pra pradilan agar segera menyelesaikan persoalan kasus lampu jalan hias LED Maros.

Kasus lampu jalan hias LED Maros, memang sangat melelahkan alam pikiran banyak pihak, karna kasus yang sudah ditetapkan tersangkanya oleh Mabes Polri sejak tahun 2015 silam, namun hingga saat ini proses hukumnya belum juga tuntas penanganannya, tandas Amir Kadir.

Kasus lampu jalan hias LED Maros, tidak hanya disoroti oleh LSM Pekan 21 akan tetapi juga menjadi perhatian serius Masyarakat Anti Korupsi Indonesia di Jakarta.

Boyamin Saiman Koordinator dan Peneliti Senior Masyarakat Anti Korupsi Indonesia di Jakarta, kepada suarapesisir menyatakan bahwa, kasus lampu jalan hias LED Maros, itu dasar hukumnya sudah sangat kuat untuk dapat diproses lebih lanjut secara hukum, karena sudah memenuhi unsur-unsur hukumnya, jadi tidak ada alasan bagi Mabes Polri untuk tidak segera menuntaskan kasus tersebut.

Karena itulah Boyamin Saiman dengan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia akan terus mendukung dan bersama-sama dengan LSM Pekan 21, akan mempra pradilankan Mabes Polri bila tidak segera menuntaskan kasus LED Maros.

Negara telah mengamanatkan kepada kita sebagai anak bangsa bahwa kita harus hidup dalam sebuah tatanan pemerintahan yang bersih bebas dari kolusi korupsi dan nepotisme sebagaimana amanah dari undang-undang nomor 28 tahun 1999.

Untuk itu LSM Pekan 21 dan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia satu komitmen akan terus mengawal serta mendukung Mabes Polri dalam penuntasan kasus LED Maros.(SP/mukhlis)

Related Post

Leave a reply