Tambang Batu Alam di Camba Maros, di Tolak Masyarakat

Aktivitas Alat Berat milik Perusahaan Tambang Batu Alam di Mario Pulana Camba.

Maros (SP) – Tambang batu alam di Kelurahan Mario Pulana Kecamatan Camba Kabupaten Maros, yang mulai beroperasi menuai protes dari masyarakat setempat.

Penolakan keras dari masyarakat atas beroperasinya tambang batu alam tersebut, memang sangatlah beralasan karena selain belum memiliki ijin (IPR) juga bila penambangan batu alam tersebut dilakukan maka dapat dipastikan akan berdampak buruk terhadap lahan pertanian dan persawahan masyarakat, yang berada disekitar lokasi penambangan.

Untuk itulah masyarakat yang bermukim dan pemilik lahan di wilayah yang akan menjadi areal penambangan batu alam, secara bersama-sama menandatangani surat penolakan atas beroperasinya usaha tambang yang dikelolah M. Arsyad angkota DPRD Kabupaten Maros dari PDI Perjuangan.

Menurut Suharyadi salah satu tokoh pemuda setempat, kepada suarapesisir mengatakan bahwa luas wilayah yang akan diekplorasi tambang batu alam, itu diperkirakan seluas 155 (seratus lima puluh lima) hectare dengan jangkah waktu penambangan selama 10 (sepuluh) tahun.

Pada hal ketentuan berdasarkan Undang-undang nomor 4 tahun 2009 pasal 68 ayat 1 luas wilayah yang diperbolehkan untuk perseorangan paling banyak 1 (satu) hectare, dan untuk Kelompok Masyarakat paling banyak 5 (lima) hektare serta Koperasi atau badan usaha paling banyak 10 (sepuluh) hectare, dengan jangka waktu penambangan menurut pasal 68 ayat 2 Undang-undang nomor 4 tahun 2009, itu jangka waktunya paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Wilayah yang akan menjadi lahan eksplorasi tambang batu alam PT. Satlindo Hutmen itu meliputi lingkungan barugae, dan lingkungan mario serta lingkungan bottomarannu Kecamatan Camba.

Perusahan tambang tersebut oleh masyarakat diketahuan belum memiliki ijin namun karena merupakan perusahaan yang selama ini difasilitasi M. Arsyad anggota DPRD Kabupaten Maros dari PDI Perjuangan, itu tetap ngotot untuk melakukan aktivitas penambangan.

Pada sabtu,14 Juli 2018 bertempat di aula kantor kelurahan mario pulana di adakan rapat bersama dengan masyarakat, pemerintah dan pemilik proyek tersebut, dimana
dalam rapat tersebut masyarakat menolak keras kelanjutan proyek tersebut karena dampak yang akan di timbulkan dapat mengakibat longsor dan banjir di mario pulana, serta lahan pertanian warga tidak dapat digarap lagi karena akibat dari pengambilan batu alam.

Untuk itulah masyarakat berharap kepada Pemerintah Kabupaten Maros dalam hal ini Bupati, agar segera turuntangan membantu masyarakat dalam menolak kelanjutan proyek tersebut karena ini akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat dalam mencari nafkah sebagai petani, tandas Suharyadi, tokoh pemuda.

Perusahaan tambang batu alam itu tidak boleh arogan dan semenah-menah memaksakan kehendaknya apalagi difasilitasi oleh seorang anggota DPR yang seharusnya lebih memahami aturan dan mengerti akan hak-hak masyarakatnya.(SP/mukhlis)

Related Post

Leave a reply