Anggota DPRD yang “NYALEG” dengan Berpindah Parpol Harus Diberhentikan Antar Waktu.

Tjahjo Kumolo – Mendagri/foto/dok.nn.

BINTUNI, SUARAPESISIR.CO.ID�- Menghadapi pesta demokrasi 2019, sejumlah anggota DPRD hasil Pemilu terakhir, baik di provinsi maupun di kabupaten dan kota yang kembali maju sebagai calon legislatif 2019, tidak lagi lewat partainya yang lama melainkan berpindah partai.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan surat edaran yang ditujukan kepada para Gubernur, Pimpinan DPRD Provinsi, Bupati dan Walikota serta Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, dimana dalam surat edaran tersebut para anggota DPRD yang nyaleg dengan berpindah partai harus diberhentikan antar waktu.

Surat edaran Kementerian Dalam Negeri nomor 160/6324/OTDA, tanggal 3 Agustus 2018, tentang pemberhentian Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota yang mencalonkan diri dari partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir untuk mengikuti pemilu 2019.

Dalam surat edaran tersebut, sesuai ketentuan Pasal 139 ayat (2) huruf i dan Pasal 193 ayat (2) huruf i UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah menegaskan bahwa anggota DPRD yang nyaleg bukan dari partai terakhirnya tapi menjadi Caleg 2019 – 2024 lewat partai lain diberhentikan antar waktu.� Atau dalam kata lain mereka yang maju bukan lewat partai disaat yang bersangkutan menjadi anggota DPRD periode 2014 sampai dengan 2019 diberhentikan antar waktu.

Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota. ” Pasal 99 ayat (3) huruf i PP Nomor 12 tahun 2018, menegaskan itu, bahwa Anggota DPRD tersebut diberhentikan antar waktu.

Hal tersebut juga sejalan dengan amanat pasal 7 ayat� 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.20 tahun 2019 tentang pencalonan anggota DPRD adalah bahwa warga negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan, diantaranya mengundurkan diri sebagai anggota DPRD yang dicalonkan oleh Partai politik yang berbeda dengan Partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

Selain pengaturan pemberhentian anggota DPRD jika dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu terakhir, Pemberhentian juga berlaku bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah jika menjadi calon anggota DPRD sebagaimana amanat pasal 240 ayat 1 UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Sehubungan dengan pengaturan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta anggota DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang akan akan mengikuti Pemilu, sejak yang bersangkutan ditetapkan sebagai calon dalam daftar calon tetap, maka yang bersangkutan tidak lagi memiliki status beserta hak dan kewenangan sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.(SP/mukhlis)

Related Post

Leave a reply