Satpol PP Harus Menghentikan Proyek Tower BTS Yang Tidak Memiliki IMB

Proyek Tower BTS di Dulang Kecamatan Tanralili – Kabupaten Maros.

Maros – suarapesisir.co.id,
Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (LEMKIRA) meminta aparat penegak hukum di lingkup Pemerintah Kabupaten Maros, segera menghentikan proses pekerjaan proyek Tower BTS yang tidak dilengkapi izin.

Proyek pembangunan tower BTS yang saat ini tengah berlangsung pekerjaannya di Dulang Kecamatan Tanralili, merupakan salah satu proyek yang belum memiliki ijin tetapi pekerjaannya dilapangan sudah berjalan, selain belum memiliki ijin proyek tersebut, material rangka baja dari proyek tersebut dibiarkan berserakan begitu saja di bahu jalan sehingga cukup mengganggu masyarakat pengguna jalan.

Pemerintah harus tegas dan konsisten dalam penegakan aturan perundang-undangan yang ada, jangan terkesan ada dusta diantara kita. Tandas Ismail Tantu, peneliti senior Lemkira.

Menurut Ismail Tantu “Pemerintah dalam hal ini Bupati, harus ada ketegasan karena kita tau bahwa pembangunan sebuah tower BTS itu sangat spesifik karena berdampak terhadap lingkungan masyarakat, untuk itu pelaksanaannya betul-betul harus menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, tempat atau space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi, ketinggian menara, rangka struktur menara dan pondasi menara serta kekuatan angin.

Disamping itu menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung seperti grounding, penangkal petir, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light) dan identitas hukum yang jelas.

Apabila pembangunan sebuah menara atau tower BTS tidak sesuai prosedur, apalagi tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo nomor 02 tahun 2008, Pemerintah harus memberikan sanksi administratif, bahkan pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Lebih lanjut Ismail Tantu mengatakan, sebenarnya saat ini sudah ada moratorium yang dibuat oleh pemerintah kabupaten Maros terkait dengan pembangunan menara BTS, tetapi kok masih saja ada pembangunan tower BTS di wilayah kabupaten Maros, meski belum memiliki IMB, tetapi pekerjaan pembangunan di lapangan sudah berjalan, seharusnya ini tidak boleh terjadi.

“Ini persoalan serius, pemerintah tidak boleh melakukan pembiaran, provider semena-mena membangun tanpa IMB dan tidak ada tindakan apa-apa kepada mereka, atau jangan-jangan ada oknum yang terus memainkan perannya?” Bupati seharusnya bersikap tegas dan harus ada evaluasi yang serius, serta transparan, tandas Ismail Tantu”.

Karena bilamana tidak ada ketegasan dari aparatur yang ada dijajaran pemerintah Kabupaten Maros, maka provider pasti berani melakukan pembangunan tower BTSnya meski belum mengantongi IMB, sebagaimana fakta di lapangan, makanya Kinerja Satpol PP Kabupaten Maros lagi-lagi patut di pertanyakan, ada apa?

Ismail menegaskan, “sesuai peraturan, perijinan itu sangat jelas bahwa, harus ada tanda tangan ketua RT, RW, Lurah, Camat, barulah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara atau tower BTS dapat dikeluarkan dan IMB tidak akan keluar jika satu saja diantara mereka tidak bertanda tangan,” jelasnya.(SP/mukhlis)

Related Post

Leave a reply