Cegah Covid-19, Pemkab Bantaeng Tandatangani MoU Pengamanan Refocusing Revisi Anggaran ADD dan DD

Bupati Bantaeng Ilham Azikin, saat menanda tangani MoU disaksikan Petinggi Forkopimda Bantaeng senin (4/5/2020), di posko induk gugus tugas percepatan penanganan covid-19.

SUARAPESISIR.CO.ID-BANTAENG, Untuk penanganan dampak sosial ekonomi, dari perebakan pandemi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan Penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Bantaeng dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Kabupaten Bantaeng, perihal Pengamanan Refocusing Revisi Anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa dengan Skema Padat Karya Tunai dan Pencegahan Covid-19, yang mana menjadi salah satu bagian yang sangat krusial dalam penanganan wabah Covid-19.

Penandatanganan MoU tersebut dilangsungkan di Posko Induk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, senin (4/5/2020).

Bupati Bantaeng Ilham Azikin dalam sambutannya mengatakan, “Bahwa kita akan bertindak cepat untuk menangani penyebaran wabah Covid-19, tetapi kita juga tidak mau ada aparat kita yang bermasalah dan harus berhadapan dengan persoalan hukum, karena kurangnya pemahaman terhadap regulasi yang ada”, tandas Bupati.

Pemerintah daerah berharap dengan adanya sinergitas yang dibangun antara Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH), akan membuka ruang untuk konsultatif dan pembimbingan kepada aparat pemerintah dan para Kepala Desa agar tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Lebih lanjut Bupati Ilhm Azikin menyatakan, bahwa pemda akan menerapkan kebijakan untuk penyiapan sembako, penyiapan dana bantuan langsung tunai (BLT), serta membuka model-model pekerjaan yang melibatkan orang banyak atau dengan sistem padat karya.

“Kita berharap seluruh kebijakan ini bermanfaat untuk seluruh masyarakat Bantaeng, tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Dan patut kita bersyukur bahwa sampai saat ini Kabupaten Bantarng masih berada pada zona hijau”, tandas Bupati.

Untuk karena itu kepada seluruh aparat diharapkan memahami regulasi yang ada, demikian pula para Aparat Pengawas Intern Pemerintahan (APIP), kiranya dapat berperan penting dalam mengawasi persoalan yang bersifat internal dari hal-hal administratif dan hal yang bersifat koruptif terutama dalam hal mengawal Refocusing APBD, ADD dan DD dalam rangka pencegahan dan penanganan Covid-19 di Kabupaten Bantaeng.

Sementara itu Kepala Kejaksaan Negeri Bantaeng, Johan Iswahyudi, mengatakan bahwa sebagaian dari anggaran yang tadinya dialokasikan untuk pembangunan fisik atau kegiatan lainnya, dialihkan untuk mengatasi Covid-19. “Besar harapan ke depan MoU ini dapat membantu kita semua dalam menghadapi berbagai permasalahan akibat wabah Covid-19 ini. Yang dalam pelaksanaannya semua bisa berjalan tanpa ada penyimpangan pada saat kita mempertanggungjawabkan apa yang kita laksanakan”, ungkapnya.

Penandatangnan MoU tersebut, turut disaksikan oleh Wakil Bupati Bantaeng, H. Sahabuddin, Ketua DPRD Bantaeng, Hamsyah, Kapolres Bantaeng, Wawan Sumantri, Dandim 1410 Bantaeng, Tambohule Wulaa, serta para Kepala SKPD terkait, dan para Camat se-Kabupaten Bantaeng.

(SP/Mukhlis)

Related Post

Leave a reply