Aparat Harus Mengusut, Proyek Pembangunan Jembatan di Bonto Manurung, Tompobulu.

Amir Kadir Peneliti LSM Pekan 21 Maros.

MAROS-SUARAPESISIR.CO.ID, Peneliti LSM Pekan 21, Amir Kadir mengingatkan pihak Pemerintah Kabupaten Maros, untuk segera menyelesaikan pengerjaan Proyek pembangunan Jembatan Tanete Bulu Bonto Manurung Kecamatan Tompobulu, yang saat ini kondisinya terkesan diterlantarkan.

Menurut Amir Kadir, proyek tersebut dibangun dengan menggunakan uang negara yang bersumber dari pembayaran pajak masyarakat, jadi harus se­gera diselesaikan karena proyek jembatan tersebut juga sangat dibutuhkan masyarakat.

“BPK atau Aparat terkait dengan pengawasan penggunaan anggaran belanja daerah, juga sudah seharusnya turun langsung dan mengusut proyek jembatan tersebut, karena kondisinya sangat memprihatinkan”. ungkapnya.

Amir Kadir Peneliti LSM Pekan 21 yang selama ini, memang cukup gigih mengkritisi kebijakan pemerintah kabupaten Maros terkait dengan tranparansi penggunaan anggaran, agar sesuai dengan yang disyaratkan undang-undang.

Amir Kadir menegaskan, Aparat pemerintah Kabupaten Maros tidak boleh hanya duduk di belakang meja saja, mengingat proyek jembatan ini merupakan akses utama masyarakat yang menghubungkan antar kampung di Bonto Manurung, dan menggunakan uang negara ratusan juta rupih, jumlah yang tidak sedikit, ujarnya.

Lebih lanjut Amir Kadir mengatakan, bilamana proyek pembangunan jembatan bonto manurung tersebut, tidak segera diselesaikan permasalahannya, maka pihaknya (LSM Pekan 21) akan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib untuk diusut tuntas sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Tiang penyangga jembatan yang tampak sudah bengkok, meski jembatan belum selesai pengerjaannya.

Dari hasil pantauan suarpesisir di lapangan, tampak kondisi proyek yang dikerjakan oleh CV. Anugrah Awalia Nur tersebut, memang sangat miris, dimana jembatan belum selesai pembangunannya, namun kondisinya sudah mengalami kemiringan dan bengkok pada salah satu tiang penyangganya.

Bengkoknya tiang penyangga jembatan tersebut, diduga karena proyek dengan nilai kontrak sebesar Rp 959.531. 000,- yang sumber dananya dari APBD 2019 pada Dinas PUPR Kabupaten Maros tersebut, dikerjakan tidak sesuai dengan besteknya, ujar salah satu tokoh masyarakat Bontu Manurung yang namanya enggan dipublikasi.

(SP/Mukhlis)

Related Post

Leave a reply