KASUS BUPATI MAROS HATTA RAHMAN, ITU PERKARA LAMA YANG BELUM TUNTAS JANGAN DIKAITKAN DENGAN KONTESTASI PILKADA

Amir Kadir Sekertaris LSM Pekan 21 Maros.

SUARAPESISIR.CO.ID. – MAROS, Aksi demo Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Menggugat, yang mendesak institusi penegak hukum di Maros, segera menuntaskan sejumlah kasus dugaan korupsi penggunaan keuangan daerah yang diduga telah merugikan negara.

Desakan masyarakat penggiat anti korupsi di Maros tersebut, mendapat tanggapan dari jubir salah satu paslon kontestasi Pilkada Maros 2020, yang menuding bahwa aksi demo terhadap Bupati Maros Hatta Rahman tersebut, ditunggangi kepentingan politik paslon lain.

Amir Kadir Sekretaris LSM Pekan 21, mengatakan permasalahan ini, bukan persoalan kenapa baru sekarang demo, tetapi ini persoalan korupsi jadi mau 5 tahun baru didemo, atau 10 tahun bahkan sampai kiamat pun kalau masalah korupsi keuangan negara harus diusut tuntas, tandas Amir Kadir melalui saluran telepon kepada suarapesisir, saat ia sedang berada di Kantor Bawaslu selasa (17/11).

Amir Kadir mengatakan tudingan jubir keren keliru besar, karena dugaan kasus korupsi Bupati Maros Hatta Rahman itu kasus lama, bahkan sejak 2015 silam sudah menjadi tersangka dalam perkara Korupsi dan TPPU, namun terkesan dibiarkan mangkrak, tidak diusut tuntas, meski hasil audit BPK telah ditemukan kerugian negara, jadi jangan dipolitisir dan disangkutpautkan dengan kontestasi pilkda Maros.

Lebih lanjut Amir mengatakan, baik Kepolisian maupun Kejaksaan, jika kasus Bupati Maros Hatta Rahman, tidak bisa dibuktikan, seharusnya diberi Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3), agar Bupati Maros terbebas dari tuduhan korupsi, tandasnya.

Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), saat dihubungi suarapesisir tengah berlibur di Bunaken Sulut.

Sementara itu Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), mendukung tuntutan Gerakan Masyarakat Anti Korupsi Menggugat, dan aksi demo Masyarakat Adat Anti Korupsi Indonesia beberapa waktu lalu di halaman kantor KPK-RI di Jakarta, untuk penuntasan kasus tersebut dan memintak KPK-RI untuk mengambil alih perkara tersebut dari Bareskrim karena sudah terlalu lama mangkrak.

Dalam keterangannya melalui whatsapp kepada suarapesisir, Boyamin Saiman Koordinator MAKI, siap mempra-peradilankan kasus tersebut tahun depan, jika masih dibiarkan mangkrak. tandasnya.

(SP/Mukhlis)

Related Post

Leave a reply