BOYAMIN SAIMAN, “BAWASLU MAROS KELIRU BESAR, JIKA AKSI DEMO MASYARAKAT DIKAITKAN DENGAN KAMPANYE HITAM”

Boyamin Saiman Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Jakarta, ke Maros karena Amir Kadir, peneliti LSM Pekan 21 Maros, dipanggil Bawaslu Maros atas dugaan ikut kampanye hitam untuk paslon peserta pilkada.

SUARAPESISIR.CO.ID. – Maros, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menyayangkan sikap Bawaslu Maros, yang melakukan pemanggilan terhadap Amir Kadir peneliti LSM Pekan 21 Maros, atas dugaan turut melakukan kampanye hitam untuk salah satu paslon kontestasi pilkada Maros.

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, secara khusus datang dari Jakarta ke Maros karena mengetahui Amir Kadir, dipanggil Bawaslu atas aksi demo yang dilakukannya terhadap Bupati Maros Hatta Rahman terkait perkara korupsi yang mangkrak sejak 2015 silam.

“Sikap Bawaslu Maros tersebut, patut dievaluasi karena tidak menjalankan kinerjanya dengan baik sesuai tugas, kewenangan dan kewajibannya dalam mengawal proses pilkada di Maros,” tandas Boyamin Saiman.

Lebih lanjut Boyamin Saiman mengatakan, Bawaslu Maros keliru besar jika aksi demo terhadap Bupati Maros Hatta Rahman, yang dilakukan Amir Kadir. Karena aksi demo tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya menggerakkan dan mengawal percepatan proses hukum perkara korupsi di Maros yang mangkrak sejak lama. Jangan dikaitkan dengan dalih kampanye hitam untuk salah satu paslon peserta Pilkada.

Kasus korupsi yang disuarakan MAKI Jakarta berkolaborasi LSM Pekan 21 Maros, bukan baru kali ini, bukan pula karena sedang menghadapi pilkada, tetapi ini perkara lama dan mangkrar sejak 2015 yang harus dituntaskan proses hukumnya.

Jika Bawaslu Maros, mengaitkan perkara tersebut dengan kontestasi pilkada, maka pihaknya, MAKI Jakarta dan LSM Pekan 21 Maros akan segera melakukan langkah hukum dan melaporkan Bawaslu Maros ke DKPP.

“Bawaslu dan masyarakat Maros harus tahu, bahwa kasus atau perkara dugaan korupsi di Maros, yang belakangan ini kembali ramai diperbincangkan, itu bukanlah kasus baru, dan sama sekali tidak ada keterkaitannya dengan kontestasi pilkada Maros, tetapi itu perkara lama yang mangkrak sehingga MAKI Jakarta bersama LSM Pekan 21 Maros harus berkolaborasi mengawal percepatan proses hukumnya.

Perkara korupsi yang merugikan rakyat dan negara, tidak boleh dibiarkan, dan tidak mengenal waktu, yang pasti harus diusut tuntas. Tandas Boyamin Saiman.

(SP/Pawitno*)

Related Post

Leave a reply