PUTUSAN PTTUN MAKASSAR YANG DIKUATKAN DENGAN PUTUSAN MA ATAS PILWALKOT HARUS DITANGGAPI SECARA BIJAK

Dr. Dahlang,SHi.,SH.,MH.

MAKASSAR – suarapesisir.co.id. – Mahkamah Agung (MA), Senin (23/4/2018), memutuskan menolak upaya hukum Kasasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Makassar, dengan amar Putusan No 250 K/TUN/PILK ADA/2018 dengan pemohon KPU Kota Makassar dan Termohon 1 MUNAFRI ARIFUDDIN, SH., 2. Drg. A. RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL dinyatakan ditolak.

Dengan keluarnya amar putusan MA yang memperkuat putusan PTTUN Makassar, mengundang banyak tanggapan dari berbagai kalangan.

Menurut Dr. Dahlang, SHi.,SH.,MH. pengacara senior dan Dosen Fakultas Hukum UIN Makassar, hasil putusan tersebut, sebaiknya ditanggapi secara bijak.

Pertama menurut Dahlang janganlah kita mempersoalkan putusan pengadiln dengan beropini karena putusan pengadiln adalah kepastian hukum dan sudah menjadi norma hukum yang harus ditaati.

Kedua kita hrs mampu memisahkn penilaian terhadap pelaksanaan hukum acara dan penilaian terhadap alasan untuk memutus pokok perkara. Hal ini penting agar kita bisa menilai apakah prosedur hukum acara sudah terpenuhi ataukah tidak.

Lebih lanjut Dahlang mengemukakan, karena berbagai pendapat mengatakan bahwa perkara Pilwalkot Makassar adalah wewenang Bawaslu yang bukan wewenang PTTUN dan MA, seharusnya kita melihat hukum acara bahwa ketika ada pihak yg tidak puas dengan putusan Bawaslu maka hukum acara membolehkan pihak tersebut meminta PTTUN mengoreksi putusan Bawaslu.

Sekiranya tidak boleh mengajukn ke PTTUN lalu bagaimana dengan rasa keadilan pihak yang kalah di Bawaslu, mau disalurkan kemana?.

Kemudian terkait dengan pokok perkara maka tentu ini yang harus banyak dikritik karena ini berbicara terkait dengan rasa keadilan masyarakt dan janganlah hakim terbatasi dengan norma tertulis semata tapi hakim harus menggali semua nilai yang ada dimasyarakt. Terkait dengan pokok perkara ini memang terasa aneh karena bagaimana bisa melawan kotak kosong dapat dipandang sebagai simbol demokrasi. Apakah pemilik kotak kosong akan diperjuangkan haknya oleh kotak kosong?. Belum lagi apakah yang dipilih adalah subyek hukum yang mampu menjalankan hak dan kewajiban.

Dan jika kotak kosong adalah subyeh hukum yang dapat dipilih, lalu bisakah kotak kosong menjalankan hak dan kewajiban?.

Dari sisi hukum sebaiknya hal ini dipikirkan ulang karena boleh jadi ada yang salah dalam pelaksanaan hukumnya, tandas Dahlang. (SP/klis)

Related Post

Leave a reply