Aparatur Pemkab Maros Tidak Tegas, Pembangunan Tower BTS Berjalan Meski Belum Memiliki IMB

ISMAIL TANTU, Peneliti LEMKIRA

MAROS – SUARA PESISIR.CO.ID, Pembangunan sebuah menara telekomunikasi atau tower Base Transceiver Station (BTS) harus sesuai dengan standar baku tertentu.

Hal itu dimaksudkan untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara, tempat atau space penempatan antena dan perangkat telekomunikasi, ketinggian menara, rangka struktur menara dan pondasi menara serta kekuatan angin.

Disamping itu menara juga harus dilengkapi dengan sarana pendukung seperti grounding, penangkal petir, lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light) dan identitas hukum yang jelas.

Apabila pembangunan sebuah menara atau tower BTS tidak sesuai prosedur, dimana tidak memiliki izin mendirikan menara dan syarat-syarat lainnya, maka berdasarkan Pasal 21 Permenkominfo nomor 02 tahun 2008, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pengenaan denda, atau pencabutan izin sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

Pembangunan menara juga harus melibatkan pemerintah daerah, khususnya dalam pengaturan penempatan lokasi menara sesuai [Pasal 4 ayat (1) Permenkominfo 02/2008].

Bahkan dibeberapa wilayah kota/ kabupaten, sudah menerbit peraturan daerah, yang tujuannya untuk menata keindahan, keamanan dan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui retribusi pajak atau Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Demikian ungkap Ismail Tantu peneliti Lembaga Monitoring Kinerja Aparatur Negara (LEMKIRA) kepada suara pesisir minggu kemarin.

Ismail Tantu mengatakan, saat ini sejumlah menara BTS dibeberapa titik di wilayah kabupaten Maros, meski belum memiliki IMB, tetapi faktanya pekerjaan pembangunan di lapangan sudah berjalan, seharusnya ini tidak boleh terjadi.

“Bagi kami Ini persoalan serius, tetapi mungkin pemerintah melihatnya tidak seperti itu, buktinya provider tetap saja ada yang membangun tanpa IMB dan tidak ada tindakan apa-apa kepada mereka, atau jangan-jangan ada oknum yang bermain dibelakang mereka, ini harus ada evaluasi yang serius dan transparan, serta ketegasan dari pemerintah, tandas Ismail Tantu.

Karena akibat dari ketidak tegasan aparatur yang ada dijajaran pemerintah Kabupaten Maros, sehingga provider berani melakukan pembangunan tower BTSnya meski belum mengantongi IMB, ini fakta di lapangan, makanya Kinerja Satpol PP Kabupaten Maros juga patut kami pertanyakan, ada hal apa?

Layanan telekomunikasi merupakan salah satu sektor pembangunan yang dicanangkan pemerintah pusat, sebagai upaya percepatan, perluasan dan pembangunan ekonomi Indonesia, tetapi bilamana membangun sebuah menara itu mutlak harus sesuai dengan standar baku tertentu.

Ismail menambahkan, “untuk perijinan sesuai peraturan, itu juga harus ada tanda tangan ketua RT, RW, Lurah, Camat, barulah pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara atau tower BTS dapat dikeluarkan dan IMB tidak akan keluar jika satu saja diantara mereka tidak bertanda tangan,” jelasnya.(SP/ly*)

Related Post

Leave a reply