“Kasus Korupsi Lampu Jalan Hias LED Kabupaten Maros yang Mangkrak sejak 2016 di MABES POLRI, Harus Segera dituntaskan”

AMIR KADIR Peneliti LSM Pekan 21

MAROS – SUARAPESISIR.CO.ID, Mabes Polri adalah salah satu lembaga yang bersentuhan langsung dengan potret penegakan hukum di tanah air, Mabes Polri sebagai lembaga, merupakan panggung pemberantasan tindak pidana korupsi. Karena Polri adalah penyelidik, dan juga penyidik dalam perkara korupsi.

Untuk itulah Mabes Polri harus mengusut tuntas semua kasus dugaan korupsi yang sampai saat ini belum jelas tindak lanjutnya atau masih mangkrak.

Seperti Kasus korupsi proyek pekerjaan/ pengadaan Lampu hias jalan LED pada Dinas Perhubungan kabupaten Maros tahun anggaran 2011 yang melibatkan Hatta Rahman Bupati Maros, yang sudah menjadi tersangka sejak Desember 2015 silam.

Kasus tindak pidana korupsi, seperti kasus lampu jalan hias LED di Kabupaten Maros, seharusnya segera dituntaskan proses hukumnya hingga memiliki kekuatan hukum tetap, karna bilamana tidak akan menjadi sebuah kegelisahan bagi masyarakat, apalagi ini melibatkan seorang Bupati yang seharusnya menjadi panutan bagi masyarakat.

Kasus korupsi yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 378.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh delapan juta rupiah), sebenarnya sudah ditetapkan tersangkannya berdasarkan laporan Polisi : LP/06/IV/2012 tanggal, 10 April 2012 yang kemudian dilimpahkan dari Dit Reskrimsus Polda Sulsel ke Bareskrim Tipideksus Mabes Polri dengan laporan Polisi : LP/952/VIII/2015/Bareskrim, tanggal, 15 Agustus 2015, namun hingga saat ini tersangkanya masih saja seleweran seakan hukum tak mampu menyentuhnya.

Bahkan dari hasil penelitian LSM Pekan 21 yang mengawal kasus ini sejak awal, kembali menemukan fakta baru dimana terdapat 5 item pekerjaan dalam proyek lampu jalan hias LED tersebut yang diduga piktif, sehingga total kerugian negara ditaksir mencapai kurang lebih Rp 857 juta.

Belum tuntasnya penyidikan kasus lampu jalan hias LED di Maros hingga saat ini, boleh jadi kian menambah kuat asumsi masyarakat bahwa Mabes Polri tidak serius dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Karena itulah Amir Kadir peneliti LSM Pekan 21, kepada suarapesisir mengatakan jika pihaknya tidak akan perna berhenti memdesak Mabes Polri untuk segera menuntaskan kasus tersebut secara transparan, sebagaimana amanah dari undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari Kolusi Kurupsi dan Nepotisme.

Penanganan kasus lampu jalan hias LED Maros, harus ada prinsip keterbukaan atau fungsi kontrol yang jelas melalui berjalannya proses penyidikan yang berani, tidak boleh ada istilah kasus dipetieskan. Polri harus menyampaikan perkembangan ke publik terkait dengan dicurinya uang negara.

Amir Kadir mengakatakan peran Polri dalam pemberantasan korupsi harus semakin sistematis dan penegak hukum tidak boleh terbelenggu sebagai konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum.

“Polri tidak boleh menempatkan dirinya sebagai robot-robot hukum yang terpasung, yang terkesan seolah-olah untuk melindungi kepentingan tertentu dengan berdalih minimnya alat bukti,” tandas Amir sang peneliti Pekan 21.

Amir Kadir yang begitu konsisten dalam memperjuangkan perlindungan hak-hak dasar masyarakat Maros untuk memperoleh kesejahteraan hasil dari sebuah pembangunan, terus melakukan upaya maksimal agar kasus korupsi LED yang proses hukumnya mangkrak sejak 2016 silam di mabes Polri segerah dituntaskan.

Kasus lampu jalan hias LED Maros seharusnya tidak boleh dibiarkan berlarut-larut seperti ini, hukum harus ditegagkan tanpa pandang bulu sebagaimana amanah dari undang-undang dasar negara Republik Indonesia.

“Polisi sebagai salah satu lembaga, itu mewakili negara jadi harus melindungi kepentingan dan keamanan negara, tidak boleh melindungi atau berpihak pada pelaku korupsi dalam bentuk apapun, agar tidak ada dusta diantara kita sesama anak bangsa.”(SP/mka83)

Related Post

Leave a reply